Waspada NII, Gubernur Sumbar Tetapkan 5 Langkah Pencegahan Strategis Radikalisme

SUMBAR, - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansyarullah telah menerbitkan surat himbauan yang ditujukan kepada bupati dan walikota se-Sumbar.

Surat tersebut menyikapi peristiwa penangkapan beberapa warga masyarakat Sumbar, yang terkait dengan tindakan radikal, dan juga maraknya pemberitaan 1.125 orang warga Sumbar yang akan menjadi Anggota Negara Islam Indonesia (NII).

Baca juga: Pemkab Tanah Datar Berkomitmen Dalam Pengelolaan Kearsipan

Dalam surat bernomor 120/197/Pem-Otda/2022, antisipasi berkembangnya radikalisme di Sumbar, tanggal 25 April 2022, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi beserta Forkopimda Sumatera Barat memandang perlu untuk melakukan langkah langkah strategi.

Ditambahkan, kondisi ini menjadi permasalahan mendesak yang perlu disikapi dengan segera, baik masalah kebenaran maupun upaya pencegahan agar paham radikalisme ini tidak tumbuh dan berkembang di Sumatera Barat.

Baca juga: Bupati Audiensi Bersama Pengurus Koperasi Konsumen Karya Puti Bungsu

Selanjutnya, agar permasalahan ini tidak semakin berkembang dan menjadi masalah serius di Sumatera Barat, meminta kepada bupati walikota untuk melaksanakan 5 langkah antisipasi:

1. Agar merespon dengan cepat setiap adanya isu dan/atau indikasi adanya aktivitas yang mengarah pada penanaman paham radikalisme di tengah.

Baca juga: Launching GerNas BBI, Wapres RI : Salah Satu Upaya Pulihkan Ekonomi Indonesia

2. Agar lebih mengaktifkan peran Forkopimda beserta Forkopimcam dalam pengawasan dan pembinaan masyarakat, guna mengantisipasi upaya-upaya dari segelintir oknum Warga Negara Indonesia yang menyebarkan paham radikal kepada masyarakat.

3. Menghimbau dan mengajak masyarakat seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan parik paga nagari, untuk bersama-sama mencegah munculnya upaya-upaya penanaman paham radikal di tengah masyarakat atau sekelompok sekelompok masyarakat.

Baca juga: Dinas Perizinan Pessel Bakal Tindak Galian C yang Diduga Ilegal di Koto XI Tarusan

4. Meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing yang salah satu bentuk adalah mengaktifkan lagi kewajiban lapor 2×24 jam untuk sebuah lingkungan kewajiban (jorong/RT).

5. Melakukan sosialisasi melalui media massa dan forum kemasyarakatan akan bahaya radikalisme terhadap kesatuan dan persatuan masyarakat.(**)

Baca juga: Wako Erman Safar Sampaikan LKPJ Tahun 2021